KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TUNTUT KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Sundawenang. Para kepala desa sekabupaten sukabumi beserta seluruh perangkatnya melakukan audiensi dengan Bupati Sukabumi terkait dengan kesejahteraan perangkat desa yang saat ini di nilai tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan para kepala desa mengungkapkan penghasilan tetap atau biasa di sebut Siltap perangkat desa jauh lebih rendah dibanding dengan gaji buruh pabrik yang setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan Upah Minimun Kabupaten.
Dalam audiensi ini, yang di motori oleh Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Sukabumi (APDESI) para kepala desa menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan langsung kepada bupati yang didamlingi oleh Kapolres Sukabumi dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Bpk Mansurudin.
Diantara tuntutan tersebut yang disampaikan secara labgsung oleh sekretaris DPc Apdesi adalah sebagai berikut:
1. Para kepala desa dan seluruh perangkatnya menuntut kenaikan siltal sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
2. Meminta kepada bupati dan kepolisian untuk melindungi kepala desa dari tindakan kriminalisasi.
Dari tuntutan tersebut bupati sukabumi merespon baik dengan memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti tututan para kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena hal ini menyangkut keuangan negara sehingga hatua silakikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, selain merespon tuntutan tersebut bupati juga berpesan kepada seluruh kepala desa agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari seluruj perangkat desa yang tidak hanya menuntut hak nya saja tetapi setelah dinaikan siltap, harus di imbangi dengan peningkatan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu bupati sukabumi Bpk H. Marwan Hamami mewanti wanti kepada seluruh kepala deasa aga dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokas Dana Desa dilakukan secara baik, tranpsparan dan akuntabel, sehingga ketika pengelolaan dilakukan dengan sebaik baiknya maka pemerintah daerah serta kapolres akan melindungi para kepala desa dari segaka bentuk kriminalisasi. Akan tetapi ketika kepala desa telah terbukti melakukan penyimpangan terhadap keuangan desa maka para kepala desa harua mempertanggungjawabkannya baik secara moral maupun secara hukum.
Lebih lanjut kapolres sikabumi mengapresiasi dan mendukung upaya Apdesi dalam memperjuangkan hak kesejahteraanya sebagai kepala deaa dan perangkat desa.bahkan kapolres sukabumi mendorong bupati untuk merealisasikan tutuntan tersebut karena kepala deaa dan perangkat desa merupakan pondasi yang mendasar dalam struktur negara. Dimana jika pondasinya hancur maka akan hancur pula negara itu. Maka untuk memperkokoh pondasi tersebut dalam rangka melaksanakan pelayanan dan pembangunan haris diperhatikan kesejahteraan para prangkat desa. Selain itu bpk kapolres juga menyampaikan pesan untuk memerangi HOAX. Karena hoax ini jika dibiarkan akan menghancurkan kehidupan masyarakat.
Kemudian diakhir acara tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan kenaikan siltap oleh Apdesi dan Bupati yang secara teknis akan di bahas hari Rabu tanggal 28 maret 2018. Oleh delegasil Apdesi bersama dengan Pemerintah Kabipaten Sukabumi. Yang dilanjutkan dengan komitment bersama anti terhadap HOAX bersama Kpolres

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan