TOL BOCIMI:Musyawarah Penetapan Ganti Rugi

Sundawenang,  27-28/12/18. berlokasi di Aula Desa Sundawenang. Akhirnya setelah proses yang cukup lama dan penantian warga masyarakat yang panjang, Kementerian PUPR melalui PPK dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi melaksanakan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi terhadap warga masyarakat Desa Sundawenang yang tanahnya terkena rencana proyek nasional TOL BOCIMI yang masuk pada seksi II.

Pada acara tersebut dihadiri Kapala Kantor Pertanahan Kab. sukabumi,  ketua PPK,  perwakilan kepala kejaksaan negeri cibadak,  Camat Pearungkuda,  dan Kepala Desa Sundawenang.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Pertanahan Sukabumi menyampaikan bahwa pada dasarnya pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)  dimana masyarakat harus mendukung terlaksananya pembangunan tol yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi.  khsusnya untuk warga masyarakat Desa Sundawenang yang tanah terkena proyek tersebut, bagaimanapun juga hal itu dilakukan demi kepentingan umum. Karena kita semua merasakan betul dampak kemacetan yang terjadi,  sehingga kebwradaan tol ini diharapkan dapat mempermudah mobilisasi transportasi seluruh masyarakat.

Kemudian disampaikan bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih bentuk ganti rugi atas tanah yang terkena proyek tersebut yaitu:

1. Gantirugi dalam bentuk uang

2. Gantirugi dalam bentuk Tanah

3. Gantirugi dalam bentuk rumah/pemukiman

4. Gantirugi dalam bentuk Saham

5. Gantirugi sesuai dengan kesepakatan

Namun demikian, meski masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih bentuk ganti rugi, tetapi untuk nilai ganti rugi telah ditetapkan oleh lembaga penilai independen (appraisal). Dimana hasil penilaian lembaga independen tersebut tidak dapat dinegosiasikan lagi, artinya sudah tidak dapat dirubah lagi karena hasilnya sudah final.

Adapun jumlah bidang yang terkena proyek tol tersebut berjumlah 93 bidang dengan luas tanah kurang lebih 6 Ha, dimana lahan tersebut akan dijadikan interchange atau jalur keluar masuk tol.

Pengumuman bentuk gantirugi tersebut dilaksanakan dua hari,  dimana Gelombang pertama dilaksanakan hari ini Kamis 27 Desember 2018 dan gelombang kedua akan dilaksanakan hari Jumat 28 Desember 2018 atau besok hari.  Pada gelombang pertama telah dilakukan musyawarah persetujuan penetapan bentuk gantirugi terhadap 58 bidang, dan sisanya akan dilakukan besok hari. Dalam acara tersebut disampaikan bahwa bagi masyarakat yang belum menyetujui hasil penilaian tim appraisal diberikan waktu 14 hari untuk melalukan gugatan ke pengadilan,  dan apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan gugatan maka ganti rugi akan di konsinyasi (dititip) dipengadilan.

Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan bijak, dan memanfaatkan momentum pembebasan tanah untuk jalan tol ini dengan sebaik baiknya,  artinya uang dari hasil pembayaran dikelola dengan baik dengan berorientasi untuk hal hal yang lebih mengutamakan kepentingan yang produktif ketimbang digunakan untuk kepenting yang konsumtif.

Kontributor: Wahid

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan