SOSIALISASI JALUR GANDA REL KERETA API BOGOR SUKABUMI

Sundawenang, 13/09/2019. Bertempat di GOR PLN Angkrong Desa Sundawenang Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI laksanakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan double track (jalur ganda) rel kereta api jalur Bogor-Sukabumi.

Pada acara sosialisasi tersebut selain dihadiri oleh tim dari Dirjen Perkereta apian, dihadiri pula oleh unsur muspika kecamatan parungkuda. Yaitu Camat Parungkuda H. Amir Hamzah, S.sos. Kapolsek Parungkuda Bpk Maryono, dan Danramil Parungkuda Jupriyono, serta undangan peserta sebanyak 600 orang yang direncanakan terkena dampak pembangunan jalur ganda tersebut.

Berdasarkan perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembangunan proyek strategis nasional. Pembangunan double trackkalur Bogor-Sukabumi merupakan salah satu dari proyek strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam perpres tersebut.

Pembangunan double track merupakan pilihan kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan sarana transportasi di Indonesia khususnya di Bogor-Sukabumi Jawa Barat. Diantara persoalan yang harus di carikan soluai adalah minimnya kapasitas sarana dan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan kendaraan, sehingga menimbulkan dampak yang komplicated, mulai dari kemacetan yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap ekonomi dan mobilisasi masyarakat, ringgibya tingkat kecelakaan lalau lintas dan cepat rusaknya jalan karena tingkat mobilisasi yang tonggi dan faktor iklim atau cuaca.

Dengan pilihan kebijakan pembangunan double track diharapkan dapat mengatasi masalah masalah tersebut, sehingga mobilisasi masyarakat akan lebih cepat, mudah dan semakin banyak pilihan moda transportasi bagi masyarakat. Namun demikian dalam mengatasi persoalan tersebut melalui pembangunan double track, tentunya bukan persoalan yang mudah, terlebih pada tataran empiris banyak sekali perspalan yang harua diselesaikan, seperti halnya pertiban lahan yang bertahun tahun ditempat oleh masyarakat, seperti di sini di Desa Sundawenang kurang lebih terdapat 516 bidang yang harus ditertibkan, karena memang mereka menempati lahan PT KAI.

Dalam hal penertiban lahan yang dikelola oleh PT KAI.  Dengan mendasarkan pada ketentuan perpres nonor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak kemasyarakatan pembangunan proyek strategis nasional menyebutkan bahwa masyarkat di berikan hak untuk mendapatkan santunan berupa santunan untuk pembongkaran atau pembersihan bangunan, santunan mobilisasi, santunan untuk sewa rumah paling lama 12 bulan, dan santunan kehilangan pendapatan bagi yang memiliki lahan usaha.Besaran Santunan tersebut ditentukan berdasarkan hasil dari tim appraisal independen

Adapun kriteria warga masyarakat yang berhak menerima santunan berdasarkan persyaratan pertama sebagai penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau keterangan dari kecamatan, dan kedua sudah menempati lahan tersebut lebih dari 10 tahun.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut warga masyarakat Desa Sundawenang merasa resah atas renacana pembangunan tersebut, meskipun mereka pada dasarnya menyadari bahwa lahan yang ditempati bukan miliknya, dan mau tidak mau harus pindah, dari keresahan warga masyarakat yersebut disebabkan karena kehawatiran dan kebingungan untuk pindah, karena santunan yang diberikan dianggap tidak akan cukup untuk pindah dan membuat rumah baru. Terlebih lagi harga tanah saat ini sudah tinggi, hal menambah kesulitan bagi warga untuk dapat membangun rumah. Seperti hal nya dikemukakan oleh salah satu peserta sosialisasi mengatakan bahwa kami mengjarapkan diberikan santunan yang cukup untuk dapat membangun kembali rumah ditempat yang baru pungkasnya.

Adapun lahan yang akan ditertibkan didasarkan pada grondkaart atau ROW PT KAI yaitu seluruh lahan yang dikelola oleh PT KAI baik sebelah kiri maupun sebelah kanan rel saat ini.

Kontributor: Wahid

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan